Posted in 04 April 2019

Reportase

 Webinar Intervensi – Intervensi Efektif dalam Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau

Para peserta webinar di kampus FK-KMK UGM, dok. PKMK

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK – KMK UGM bekerja sama dengan Direktorat Gizi Masyarakat Kementrian Kesehatan RI pada 27 Maret 2019 menyelenggarakan  webinar intervensi – intervensi efektif dalam menurunkan prevalensi gizi buruk dan stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes  dan dr. Raja Muhammad Hendriansjah, Sp.GK selaku dokter spesialis gizi klinik yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah 13 peserta mengikuti kegiatan ini dari luar UGM melalui webinar.

Sesi pengantar diawali oleh Dr. rer. Nat.B.J. Istiti Kandarina dari FK – KMK UGM. Istiti menyampaikan bahwa webinar kali ini adalah kali kedua dan membahas isu – isu dan topik terkini di bidang gizi kesehatan. Pertemuan ini diharapkan menjadi media knowledge sharing terutama dalam gizi kesehatan dari daerah sehingga pengalaman praktis dan praktik baik di suatu wilayah dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain.

Sesi selanjutnya diisi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepuluan Riau, Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes. Tjetjep mengawali presentasi dengan pemaparan tentang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menjadi wilayah kerjanya. Provinsi ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002. Dengan ibukota di Tanjungpinang, Provinsi Kepri memiliki 5 kabupaten yaitu: Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kep. Anambas.

Pelaksanaan webinar dengan narasumber dari Provinsi Kepulauan Riau, dok.PKMK

Masalah gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mulai dihadapi oleh Provinsi Kepri pada  2010. Hal ini menilik paxa data Riskesdas 2007 yang menyebutkan jumlah gizi buruk sebesar 3%, gizi kurang sebesar 9.4%, dan stunting mencapai 26.1%. Angka ini lebih rendah dari rata – rata nasional namun pemerintah provinsi melihat situasi ini sebagai situasi buruk yang membutuhkan intervensi cepat. Kepala dinas menyatakan bahwa ada 5 faktor yang berkontribusi terhadap gizi buruk di Kepri, yaitu:

1. Faktor geografis

   Wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari 2408 pulau menimbulkan kesulitan bagi tenaga kesehatan dalam menjangkau masyarakat dari segi jarak, waktu, dan biaya. Contact rate antara masyarakat dengan tenaga kesehatan terbilang cukup rendah. Penyakit tidak dapat segera mendapatkan penanganan. Keterbatasan moda transportasi antar pulau dan perubahan cuaca menambah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan.

2. Faktor Sosial Ekonomi

   Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau mencapai 8.13% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini cukup mempengaruhi jumlah kasus gizi buruk, gizi kurang, dan stunting.

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi
4. Budaya Masyarakat

   Paparan pada segmen ini disampaikan oleh dr. Raja Muhammad Hendriansjah, Sp.GK sebagai praktisi gizi klinik di Provinsi Kepri. Raja menyampaikan bahwa pola makan dan pola asuh masyarakat kepri turut berkontribusi dalam kasus stunting dan gizi buruk. Pola yang terjadi adalah Provinsi Kepri memiliki sumber daya laut yang luar biasa namun ikan, udang, kerang tersebut lebih banyak dijual daripada dikonsumsi sendiri. Akibatnya masyarakat pesisir cukup banyak mengalami kasus stunting

5. Akses pelayanan kesehatan

   Faktor geografis yang sulit membutuhkan terobosan khusus dalam pengembangan sarana prasarana fisik dan SDM Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kepri mengembangkan program puskesmas laut dan dokter/bidan keluarga untuk mengatasi tantangan akses pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merespon kasus gizi buruk, gizi kurang, dan stunting dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif lintas sektor. Intervensi spesifik dilaksanakan dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 – 6 bulan, serta anak usia 7 – 23 bulan. Intervensi sensitif melibatkan multi sektoral antara lain: koordinasi dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait penyediaan air bersih dan sanitasi, kerjasama dengan Dinas PP dan KB terkait layanan kesehatan dan KB, optimalisasi konsumsu ikan melalui Program gemar Ikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi, memastikan setiap keluarga miskin memiliki jaminan social berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta optimalisasi konsumsi pangan sayur, buah, dan protein hewani bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan data Riskesdas 2018, Provinsi Kepri menempati urutan empat terbaik dalam penurunan angka stunting secara nasional. Penurunan angka gizi buruk pun menunjukkan hasil signifikan dan Provinsi Kepri berhasil menempati posisi pertama gizi buruk terendah se-Indonesia.  (SI)