Reportase Outlook Kebijakan Kesehatan 2020: Penguatan Sistem Kesehatan untuk Layanan Kesehatan yang Berkeadilan
Permasalahan stunting telah banyak dibahas dari berbagai perspektif. Pada pertemuan Outlook Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 (Senin, 27 Januari 2020), tim Divisi Public Health – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mencoba untuk melihat penanggulangan stunting dalam perspektif layanan kesehatan yang berkeadilan.
(Seminar Outlook Kebijakan Kesehatan 2020. dok. PKMK)
Secara global, Indonesia termasuk ke dalam 27 negara yang mengalami perkembangan dalam penanganan masalah stunting pada kelompok anak balita. Sementara itu, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi ‘wasting’ pada balita dan obesitas pada perempuan dewasa. Data global juga menunjukkan bahwa terdapat anak balita yang mengalami dua masalah gizi bersamaan, yaitu: 1) pendek dan kurus, serta 2) pendek dan gemuk (Global Nutrition Report 2018). Masalah yang terakhir disebutkan (balita pendek dan gemuk) belum banyak diangkat di Indonesia, padahal fenomena ini sangat penting dan perlu juga segera ditangani.
Data Riskesdas 2013 dan 2018 menunjukkan telah terjadi penurunan prevalensi balita pendek dan sangat pendek, namun demikian perlu dilihat lebih mendalam dimana kah penurunan tersebut sudah terjadi? Yang tidak kalah penting adalah perlunya melihat daerah mana saja kah yang saat ini masih memiliki prevalensi balita pendek dan sangat pendek cukup tinggi (di atas prevalensi nasional).
Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek Pada Balita (sumber: Kemenkes RI)
Analisis yang dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan bahwa terdapat 18 provinsi yang masih memiliki prevalensi di atas prevalensi nasional. Sebagian besar provinsi yang termasuk ke dalam 18 provinsi tersebut masih memiliki hambatan geografis yang cukup signifikan dan beberapa provinsi memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Provinsi-provinsi ini membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi masalah kesehatan di daerahnya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan indikasi pendanaan dari APBN dan DAK yang signifikan. Pelaksana yang dilibatkan antara lain dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, KemenPUPR, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi memperkuat infrastruktur untuk pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana – termasuk ketahanan terhadap pengaruh perubahan iklim dan lain-lain.
Kembali ke poin awal, penurunan prevalensi balita pendek dan sangat pendek belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Ke depan, diperlukan investasi yang bersifat lokal dan spesifik dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Beberapa wilayah tertentu sangat memerlukan tambahan investasi sumber daya, mencakup sumber daya manusia (terutama tenaga kesehatan yang dapat memberikan layanan gizi terstandard) dan pendanaan untuk menjangkau daerah sulit. Terkait dengan pengembangan dan implementasi program gizi, sistem kesehatan dapat bekerja sama dengan lembaga swasta dan juga lembaga lain seperti lembaga filantropi di Indonesia untuk meningkatkan layanan terutama bagi masyarakat yang rentan dan berada di wilayah – wilayah yang sulit.